Wah, Dikabarkan Listyo Sigit Dalam Ancaman Pembunuhan

Foto ilustrasi AI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memegang dan menunjuk server komputer.
JAKARTA, EmitenUpdate.com – Pengamat militer dan keamanan Selamat Ginting memperingatkan adanya potensi ancaman pembunuhan terhadap ex. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Mengutip laman seputarcibubur.pikiran-rakyat.com, Ginting meminta pengamanan terhadap Listyo diperketat dan mengusulkan agar LSP dipindahkan ke fasilitas penahanan Guntur yang berada di bawah pengamanan polisi militer.
Menurut Ginting, ancaman tersebut perlu diantisipasi karena LSP disebut menyimpan berbagai informasi penting yang berpotensi menyeret tokoh-tokoh lain dalam perkara yang sedang ditangani.
Ia khawatir keselamatan LSP terancam apabila ada pihak yang ingin menghilangkan jejak kejahatan dengan menyingkirkan orang yang mengetahui informasi penting.
Peringatan itu disampaikan Selamat Ginting dalam sebuah tayangan pada Sabtu (14/11/2026). Ia bahkan meminta pemindahan Listyo dilakukan sesegera mungkin.
“Sebaiknya LSP dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim atau Brimob, taruh saja di tahanan Guntur, tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini pentingnya? Karena dia berpotensi dibunuh,” kata Ginting.
Ginting menilai fasilitas penahanan Guntur memiliki sistem pengamanan yang lebih ketat sehingga dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengantisipasi risiko terhadap keselamatan LSP.
Ia tidak ingin pemindahan tersebut ditunda karena menurutnya ancaman terhadap mantan orang nomor satu di kepolisian itu perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau bisa hari ini juga pindahkan saja ke penjara di Guntur itu. Di bawah polisi militer super ketat,” ujarnya. Selain persoalan keselamatan LSP, Ginting juga menyampaikan keraguan terhadap kemampuan penyidik Bareskrim Polri dalam menuntaskan perkara tersebut.
Ia menilai proses penyidikan yang telah berjalan selama satu pekan belum menunjukkan hasil penyelesaian yang diharapkan. “Saya nggak yakin penyidik-penyidik Bareskrim Polri itu akan mampu secepat ini. Buktinya satu pekan nggak selesai,” katanya.
Menurut Ginting, perkara tersebut memiliki persoalan yang lebih luas daripada sekadar penegakan hukum biasa. Karena itu, ia menilai penyelidikannya tidak cukup apabila hanya mengandalkan satu institusi.
Ia juga menyinggung pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut adanya indikasi keterlibatan mata-mata dalam persoalan tersebut. BIN hingga BAIS Diusulkan Ikut memeriksa BAP Atas dasar itu, Ginting mendorong keterlibatan sejumlah lembaga intelijen dalam proses pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).
Dikatakan, informasi mengenai dugaan keterlibatan mata-mata harus ditelusuri secara menyeluruh dengan melibatkan lembaga yang memiliki kapasitas intelijen.
“Kan sudah cukup. Pernyataan juga dari Kepala BIN bahwa ini terindikasi mata-mata. Maka BAP-nya harus juga diperiksa oleh semua,” ujarnya. Sejumlah lembaga yang menurutnya perlu dilibatkan antara lain: – Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Unsur intelijen dari lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan.
Ginting berpandangan keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar pengungkapan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan dari sisi kepolisian saja.
Lebih jauh, Ginting mengusulkan penggunaan mekanisme koneksitas apabila dalam perkara tersebut ditemukan keterlibatan unsur sipil dan militer.
Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya dimensi pertahanan dan keamanan negara. Ia menilai keterlibatan unsur militer perlu menjadi perhatian, terutama karena persoalan tersebut juga berkaitan dengan sistem pengamanan Presiden.
“Ini juga menyangkut militer. Yang jaga presiden kan militer. Ini jadi urusannya bisa pertahanan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tapi pertahanan keamanan negara,” imbuhnya. ***
