Gugatan ke MK Tidak Tepat, Perlu Bersurat ke Menteri Sebelum Revisi Rampung
TARAKAN, EmitenUpdate.com – Rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan membakar ladang dinilai tidak tepat secara hukum dan belum memiliki objek gugatan yang jelas.
Hal itu disampaikan pemerhati hukum dan adat, Andika S.N. Montonglayuk, Jumat (13/11/2026).
Menurut Andika, MK hanya menangani perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara jika yang dipersoalkan hanya Undang-Undang (UU), maka jalurnya cukup ke Mahkamah Agung (MA).
“Gugatan ke MK tidak tepat karena MK hanya menangani perkara yang berkaitan dengan UUD, kalau hanya UU cukup ke MA,” ujarnya.
Selain persoalan kewenangan, Andika juga menilai gugatan tersebut terlalu dini. Sebab, proses revisi aturan tersebut hingga saat ini belum selesai.
“Cabut saja, objek gugatannya kan belum ada, karena revisinya pun belum selesai, artinya produk hukumnya belum ada,” tegasnya.
Ia justru menyarankan agar aspirasi masyarakat adat disampaikan secara langsung kepada Menteri sebelum revisi benar-benar disahkan.
“Bersurat ke Menteri dengan menyampaikan argumen-argumen. Syukur-syukur menterinya mau semacam RDP,” kata Andika.
“Sebelum benar-benar direvisi, bagus bersurat ke Menteri, Pak,” tambahnya.
Dua Alasan Utama
Dalam surat yang diusulkan tersebut, Andika menyebut ada dua argumen utama yang harus disampaikan.
Pertama, jika pasal larangan membakar ladang dipaksakan tetap ada, dan sama sekali tidak diperbolehkan membakar ladang dengan luasan berapapun, maka hal itu akan mematikan masyarakat petani tradisional.
Padahal, masyarakat adat secara turun-temurun menanam padi dengan cara membakar semak-semak terlebih dahulu sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang telah hidup berpuluh-puluh tahun.
“Pertama kalau pasal itu dipaksakan tetap dihapus , artinya benar-benar sama sekali tidak diperbolehkan bakar ladang dengan luasan berapapun, maka berarti mematikan masyarakat petani tradisional yang secara adat turun temurun menanam padi dengan cara membakar semak-semak terlebih dahulu,” jelasnya.
Kedua, dari sisi penegakan hukum, aturan yang kaku tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak gesekan antara masyarakat adat dengan aparat penegak hukum.
Gesekan tersebut dalam skala tertentu dapat mempengaruhi kondusifitas daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya masih sangat bergantung pada pertanian ladang.
“Kedua dari sisi penegakan hukum akan banyak terjadi gesekan antara masyarakat adat dengan aparat penegak hukum, yang dalam skala tertentu akan mempengaruhi kondusifitas Daerah. /fsp
