November 11, 2026

Wah, Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Masuk Kategori Makar

0
Gemini_Generated_Image_kngdzykngdzykngd

JAKARTA, EmitenUpdate.com – Sejumlah Jenderal Polisi disebut-sebut terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu, belasan petinggi Polri dikabarkan juga terlibat dalam penyadapan ilegal itu.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin memastikan sudah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga jenderal tersebut yakni, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Pengamat politik Selamat Ginting mengungkapkan awalnya pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah nama-nama diatas kemudian berkembang ke mana-mana. Jenderal-jenderal yang selama ini dekat dengan Listyo Sigit Prabowo juga ikut diperiksa. Ada Irjen Pol. Eko Hadi, Irjen Pol. Dedi Murti, Irjen Pol. MT Kusumo, Irjen Pol. Ribut Hari, Komjen Pol. Yudha Gustawan, Komjen Pol. Suhardianto, dan Komjen Pol. Asep Dedi Suhari.

Ginting memperkirakan perkara ini berpotensi berkembang dan menyeret lebih banyak pejabat tinggi kepolisian. Kemungkinan belasan jenderal akan menjadi tersangka apabila hasil pemeriksaan dan penyidikan menemukan bukti keterlibatan masing-masing.

Mantan Menhan Mahfud MD mengatakan, penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo bisa dikategorikan makar. “Untuk apa menyadap Presiden kalua bukan untuk tujuan makar. makar itu hukannya hukuman mati,” kata Mahfud.

Mengutip Jurnas.com, Swarna Dwipa Institute (SDI) mengecam keras dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto oleh jajaran tinggi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“SDI menegaskan tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika kepolisian atau kejahatan siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan konstitusional negara,” kata Founder SDI Frans Immanuel Saragih, Rabu (4/11/2026).

Frans mengatakan, praktik penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan pejabat tinggi negara telah melanggar Pasal 191 KUHP yang mengatur tindak pidana makar (aanslag) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Penyadapan illegal juga bisa melanggar Pasal 30, 31, dan 32 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua) dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp800 juta hingga miliaran rupiah. /fsp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *