Munuver Presiden Prabowo yang Bikin Asing Ketar-Ketir

JAKARTA, EmitenUpdate.com – Sebuah sumber menyebutkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dinilai “bikin asing ketar-ketir” merujuk pada sikap tegasnya dalam menjaga kepentingan nasional, penolakannya terhadap intervensi asing, dan kebijakannya dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Namun demikian apa yang dilakukan Presiden Prabowo bukan anti asing, tetapi semata karena ingin Indonesia bisa mandiri secara ekonomi. Di 2024 lalu orang nomor 1 Republik Indonesia ini pernah mengatakan: Indonesia tidak boleh jadi kacung negara manapun.

Jurnalis Senior, Frans S. Pong mengatakan, pelan tapi pasti Prabowo membuktikan apa yang ia tegaskan. Strategi Prabowo sering menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 untuk membangun kemandirian bangsa dan berani menolak ketergantungan pada institusi seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Selain itu, komitmennya terhadap kebijakan hilirisasi dinilai sebagai jalan menuju industrialisasi yang bertujuan untuk membuat Indonesia tidak hanya sekadar pengekspor bahan mentah.

Beberapa media internasional menyoroti risiko fiskal terkait rencana anggaran negara yang dinilai ekspansif untuk mendanai program-program besar.

“Kita ingin menjadi mitra yang baik, we want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka, ingin hidup dengan terhormat,” ungkap Prabowo dilannsir VOA Indonesia.

Mengutip sumber lain, kekhawatiran pihak asing terhadap Presiden Prabowo Subianto utamanya didorong oleh komitmen tegas beliau terhadap kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini dianggap dapat mengganggu dominasi serta kepentingan bisnis dan geopolitik negara-negara barat.

Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi sumber kekhawatiran tersebut:

• Hilirisasi dan Pengendalian Ekspor: Prabowo konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi dan menyetop ekspor bahan mentah. Kebijakan ini memaksa perusahaan asing membangun pabrik pengolahan di dalam negeri, yang memotong keuntungan besar yang selama ini mereka nikmati.
• Kemandirian Ekonomi: Beliau berpendapat bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak boleh lagi didikte oleh negara lain. Sikap proteksionisme ini sering disorot tajam oleh media dan lembaga keuangan internasional sebagai hambatan bagi pasar bebas.
• Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Prabowo dikenal memiliki postur pertahanan dan diplomasi yang kuat. Upaya beliau untuk memperkuat militer dan menjalin kerja sama dengan berbagai blok kekuatan dunia (baik barat maupun timur) membuat pihak asing memperhitungkan Indonesia sebagai kekuatan baru yang sulit didikte.

Kebijakan Satu Pintu

Hal lainnya yang bikin pihak luar meradang Pemerintah Indonesia mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis (termasuk batu bara, CPO, dan feronikel) melalui skema satu pintu menggunakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan ini diberlakukan secara bertahap pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan implementasi penuh pada 1 September 2026.Kebijakan ekspor satu pintu ini bertujuan untuk:

• Mengoptimalkan Penerimaan Negara: Mencegah praktik kecurangan seperti underinvoicing (memanipulasi nilai ekspor) dan pelarian devisa.
• Menjaga Devisa Hasil Ekspor (DHE): Memastikan devisa masuk dan dikelola dengan baik melalui sistem BUMN.
• Mendukung Hilirisasi: Memperkuat integrasi sektor hulu dan hilir serta menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Meskipun bertujuan untuk memperkuat tata kelola, pelaku usaha tambang dan asosiasi industri saat ini menyoroti sejumlah risiko yang perlu dimeskperjelas oleh pemerintah:

Kejelasan Pembayaran: Eksportir masih menunggu kepastian apakah sistem pembayaran (seperti Letter of Credit) tetap berlaku atau akan ada penyesuaian arus kas mengingat lamanya durasi pembayaran (skema kontrak).

Keberlangsungan Kontrak: Pelaku usaha meminta agar masa transisi tidak mengganggu kontrak jangka panjang yang telah berjalan dengan buyer luar negeri. /fsp