Siaga Satu TNI, Langkah Preventif

JAKARTA, Update – Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, perintah siaga satu yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika geopolitik di Timur Tengah.

“Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, konsolidasi tetap diperlukan,” kata Anton, kepada Kompas.com, Senin (9/3/2026).

Anton memandang, penetapan status tersebut merupakan langkah preventif agar TNI tidak “kecolongan” dalam merespons perkembangan situasi. Langkah ini dinilai penting karena dinamika keamanan berkembang sangat cepat dan dapat berdampak hingga ke dalam negeri.

Sejumlah analis menilai, ungkap Anton, jika perang berlangsung lebih dari empat bulan, potensi krisis global akan meningkat. Harga Minyak Mentah Meroket, Biaya-biaya Dunia Usaha Melambung Artikel Kompas.id Kondisi ini dapat terjadi karena terganggunya rantai pasok dan melonjaknya harga minyak dunia.

Dampaknya, harga BBM dan sejumlah barang di dalam negeri berpotensi naik sehingga memengaruhi stabilitas domestik. Terlebih, Indonesia juga sempat mengalami dinamika nasional yang cukup tinggi pada pertengahan 2025 lalu. “Penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan,” ucap dia.

“Harapannya, dengan adanya peningkatan kesiapan, publik dapat lebih tenang dan bijak dalam membaca eskalasi konflik di Timur Tengah. Apalagi, ada kekhawatiran terjadinya panic buying BBM di domestik,” tambah dia.

Oleh karena itu, Anton menilai langkah tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi meluasnya konflik hingga ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Hal ini mengingat terdapat dua titik rawan saat ini, yakni Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap mengambil kebijakan atau sikap yang tidak terduga.

“Sekalipun kita bukan pihak yang terlibat, kemungkinan mengalami dampak kolateral menjadi terbuka. Terlebih wilayah perairan Indonesia memiliki empat dari 10 chokepoint yang ada di dunia,” tegas dia.

Ia menilai, pengalaman konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa serangan dapat meluas ke negara sekitar yang memiliki fasilitas militer milik atau yang digunakan pihak yang bertikai.

“Dengan demikian, wilayah Indonesia menjadi tidak imun terhadap serangan militer, apabila konflik bersenjata terjadi di kawasan,” ujar dia.

Selain itu, wilayah Indonesia juga berada dalam jangkauan rudal jelajah yang dimiliki sejumlah negara di kawasan, seperti Australia, Korea Utara, dan Tiongkok.

Dalam konteks ini, Anton menyebut penguatan kerja sama regional, seperti melalui ASEAN, menjadi penting.

Peneguhan komitmen kawasan sebagai wilayah yang damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality/ZOPFAN) perlu diperkuat di tengah dinamika keamanan yang tidak menentu.

Diberitakan sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dalam telegram itu disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

/KOMPAS.com