Indonesia Tuan Rumah IFIAR Inspection Workshop 2023: Tingkatkan Pengawasan Audit Global

JAKARTA, Update – Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan mewakili Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop tahun 2023 yang diselenggarakan di Bali, 7 – 9 Maret 2023. IFIAR adalah organisasi internasional yang terdiri dari regulator di bidang audit dari berbagai negara untuk melindungi kepentingan publik dan investor dengan meningkatkan pengawasan audit secara global.

Laman Kemenkeu RI Selasa (07/03/2023) menyebutkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi atas semakin kuatnya kolaborasi internasional yang berkelanjutan melalui IFIAR.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota IFIAR atas upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit saat ini dan praktik bisnis antarnegara. Sebagai salah satu dari 54 negara anggota IFIAR, Indonesia selalu berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan standar audit keuangan secara global.” ujar  Menkeu saat memberikan pidato pembukaan secara virtual, Selasa (07/03).

Lanjut disampaikan, sebagai kegiatan rutin tahunan, IFIAR Inspection Workshop bertujuan untuk memfasilitasi peserta agar dapat berbagi pengalaman praktik terkait pembinaan dan pengawasan audit antarnegara anggota IFIAR. Melalui berbagai kelompok kerja dan rangkaian kegiatan IFIAR, diharapkan negara-negara anggota dapat saling berdiskusi secara intensif untuk membahas isu-isu terkini terkait pengawasan audit sebagai upaya untuk meningkatkan public trust dan transparansi terhadap laporan keuangan yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi.

Transparansi laporan keuangan ini merupakan salah satu elemen dalam mendukung ketahanan sektor keuangan (financial ressilience) dalam menjaga kestabilan perekonomian. Di Indonesia, Kementerian Keuangan membentuk Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai badan pengawasan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang diaudit.

Namun, diperlukan juga kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di sektor keuangan, untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga keberlanjutan ekonomi. Untuk itu, tahun ini Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dimana melalui UU P2SK, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat fungsi regulasi, terutama dari audit dan industri penjaminan. Menurut Menkeu, ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, isu perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan. Saat memegang Presidensi G20 tahun lalu, Indonesia menyampaikan pentingnya pembiayaan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun meneruskan topik ini di Keketuaan ASEAN Chairmanship 2023.

Menkeu berharap auditor dapat berpartisipasi dalam aksi ini dengan tidak hanya menetapkan standar pengungkapan terkait iklim global, tapi juga meningkatkan tanggung jawab pengungkapan informasi berkelanjutan oleh perusahaan dan membantu investor menghindari pengungkapan penipuan melalui penerapan prinsip-prinsip Environmental Social Governance (ESG). Sebagaimana dibahas pada IFIAR Inspection Workshop 2023, pengungkapan yang transparan dalam informasi ESG dapat membantu dan mendorong investor dalam menilai dampak lingkungan sosial dari investasi mereka sehingga dapat memfasilitasi skema insentif perusahan.

“Melalui acara ini, saya berharap dapat memperkuat kesadaran kita akan pentingnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan di industri audit karena meningkatkan kualitas pengawasan tidak hanya penting di bidang perumusan kebijakan, tapi juga penting dalam bidang inspeksi dan penegakan hukum.” tutup Menkeu.

Menkeu pun berharap IFIAR Inspection Workshop 2023 dapat memberi pencerahan dan menjadi kesempatan bagi para anggota berbagi pengetahuan, sehingga semua dapat berkontribusi dalam pembangunan kebijakan yang efektif. ***