Perlindungan Pasar Domestik Terus Menjadi Perhatian Utama, Pengawasan Terintegrasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
JAKARTA, Update – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam suatu kesepatan menandaskan, perlindungan terhadap pasar domestik terus menjadi perhatian utama. Sistem pengawasan yang terintegrasi akan terus dikembangkan untuk menjaga pasar domestik dari peredaran barang ilegal.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari netizen dalam di akun pribadi Purbaya. Fadlunafi, misalnya, memberikan dukungan atas pernyataan tersebut.
“Semangat pak dan tetap kontrol dana desa pak. jujur kades saya 4 bulan diangkat mobilnya langsung 3 pak 🙂 dan jalan masih berlubang saluran irigasi ke sawah macet fasilitas keagamaan blm juga selese pembangunan,” tutur Fadlunafi.
Sementara netizen dengan nama lia_amiul01 meminta pajak-pajak segera diturunkan antara lain pajak tanah dan kendaraan bermotor.
“Pajakkk rakyat jelata mulai dr kendaraan, tanah diturunin pakkkk harga kebutuan sehari2 jga terjangkauuu pakkkkk,” harap lia_amiul01.
Catatan emitenUpdate.com mengutip laman pajak.go.id meneyebutkan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.
PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:
- Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
- Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
   a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
   b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
   c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.
Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. /fsp
