Pendapatan Negara Naik, Surplus APBN Turun
Foto: Investor.id
JAKARTA, Update – Realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2022 dilaporkan Kementerian Keuangan naik hingga mencapai Rp 1.974,7 triliun. Meski pendapatan negara naik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami surplus meski tidak sebesar bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa surplus APBN hingga September mencapai Rp 60,9 triliun, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 107,4 triliun. Meski demikian kata Menteri Sri, posisi itu lebih baik dibandingkan September tahun lalu yang mencatatkan defisit hingga Rp 400 triliun. Surplus anggaran hingga September 2022 setara 0,33% dari PDB.
“Dalam situasi ini terlihat kenapa kemudian pembiayaan anggaran kita kemudian turun, karena kita dalam posisi yang relatif kuat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (21/10).
Hal lain yang disampaikan Sri Mulyani soal surplus lain yaitu, keseimbangan primer sebesar Rp 339,4 triliun, dan angka ini lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya Rp 301,5 triliun. Angka ini berbeda dari periode tahun lalu yang justru defisit hingga Rp 198,2 triliun.
Secara umum neraca keuangan pemerintah surplus sejalan dengan realisasi pendapatan negara yang lebih besar dibanding belanja negara. Selama sembilan bulan ini pendapatan negara tumbuh 45,7% dibandingkan periode tahun lalu. Hal itu ditunjang dengan penerimaan pajak yang naik hingga 54,2% yaitu, Rp 1.310,5 triliun. Hal lain, kepabeanan dan cukai naik 26,9% yaitu Rp 232,1 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak juga naik 34,4% yaitu, Rp 431,5 triliun.
“Sisi pendapatan menggambarkan bahwa semuanya hijau, positif, tinggi yang menggambarkan pemulihan ekonomi yang cukup baik, serta harga komoditas yang meningkat,” tambah Menteri Sri.
Belanja negara juga naik yang mayoritas berasal dari belanja apemerintah namun tidak setinggi pendapatan negara, yakni sebesar 5,9% menjadi Rp 1.913,9 triliun.
“Belanja pemerintah pusat terutama oleh K/L masih terkontraksi terutama yang berhubungan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dan kesehatan juga, namun beberapa kementerian dan lembaga memang masih perlu mengakselerasi belanjanya,” terang Menteri Sri.(lip)
