Komitmen pada Perubahan Iklim adalah Financing dan Teknologi
JAKARTA, Emiten – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan climate change atau perubahan iklim merupakan tantangan global yang luar biasa rumit tapi memiliki pengaruh yang sangat nyata. Demikian situs Kemenkeu RI, Selasa (14/12).
Menurutnya, kunci yang sangat penting dalam menerjemahkan komitmen nasional dan global terkait perubahan iklim dengan aksi nyata atau action.
“Kunci yang sangat penting di dalam menerjemahkan komitmen menjadi action adalah financing dan teknologi,” ungkap Menkeu dalam Acara Tempo Economic Briefing 2022 “Hadapi Bersama Perubahan Iklim dan Strategi Ekonomi Hijau” secara daring,
Menkeu menyampaikan, di dalam forum global ia bersama Menkeu yang lain dalam koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk melaksanakan climate change menjadi sebuah kebijakan aksi yang konkrit. Salah satunya dengan mendesain Energy Transition Mechanism (ETM).
“Karena semua negara yang pasti akan makin membangun, pasti membutuhkan energi atau listrik yang makin banyak. Namun bagaimana kebutuhan energi yang makin tinggi tidak disertai dengan emisi CO2 yang makin tinggi atau buruk, sehingga menyebabkan climate change menjadi terjadi,” jelas Menkeu.
Untuk membuat ETM, Indonesia bekerja sama secara global, namun juga di dalam negeri bersama dengan PLN dan dunia usaha untuk bisa melakukan desain transisi yang affordable. Terjangkau dari sisi biaya yang tidak hanya dari sisi perusahaan namun juga sisi masyarakat untuk bisa mendapatkan listrik yang terjangkau, serta biaya dari sisi implikasi APBN karena akan ada implikasi subsidi atau penerimaan perpajakan.
“Ini adalah desain yang sedang kita pikirkan,” ungkap Menkeu.
Selain melalui ETM, sumber lain yang sangat besar potensinya untuk menangani perubahan iklim dari sisi forestry dan land use. Menkeu mengatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan net zero emission dari sisi forestry dan land use perlu mendapatkan dukungan dari sisi pembiayaan.
“Inovasi yang paling penting dari Kementerian Keuangan adalah menciptakan blended finance”, jelas Menkeu.
Blended finance mendukung atau menggabungkan berbagai keinginan dan sumber daya baik yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, sektor swasta, dan juga filantropis di Indonesia dan global termasuk institusi bilateral dan multilateral bersama-sama menangani isu perubahan iklim secara konsisten dan penuh melalui sumber daya yang memadai. /fsp
