JAKARTA, Emiten – Indonesia telah melakukan pengarusutamaan perubahan iklim dan menjadi bagian dalam agenda pembangunan nasional. Indonesia berkomitmen akan menurunkan emisi CO2 pada tahun 2030 dengan 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan mendapatkan bantuan internasional.

Mengatakan hal itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, pada acara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sustainability Roundtable Discussion secara daring, sebagaimana situs Kemenkeu, Rabu, (16/11).

“Ketika kita memiliki komitmen seperti ini, maka teman-teman di berbagai macam institusi pemerintah dan institusi Indonesia mulai melakukan perhitungan-perhitungan, bagaimana cara menurunkan 29%, bagaimana cara menurunkan 41%”, kata Wamenkeu.

Komitmen Indonesia diturunkan ke dalam agenda di tiap sektor. Adapun dua sektor memiliki sumbangan besar dalam menurunkan emisi CO2 yaitu kehutanan serta energi dan transportasi. Namun demikian, komitmen tersebut pun memiliki konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit.

“Sektor kehutanan memang tadi kita lihat dalam juta ton emisi yang dikurangi itu besar, namun biaya yang diperlukan relatif kecil dibandingkan untuk energi dan transportasi. Energi dan transportasi ini tergantung asumsinya, tapi di angka yang kita lihat 3.500 triliun (rupiah)”, ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, salah satu perdebatan besar di tingkat internasional, menurut Wamenkeu adalah taksonomi dari green activities, yakni mana yang masuk dalam kategori green atau kategori sustainable. Untuk itu, Indonesia pun memiliki logika mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam bentuk climate budget tagging.

“Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal melakukan climate budget tagging, yakni berusaha melakukan tagging terhadap item-item APBN yang boleh diklaim sebagai green activities, kami menggunakan dua ‘bonggol’ ini, mana yang merupakan mitigasi perubahan iklim mana yang merupakan adaptasi perubahan iklim”, jelas Wamenkeu.

Selain digunakan untuk mengetahui kontribusi APBN terhadap penanganan perubahan iklim, penerapan climate budget tagging juga digunakan dalam rangka mengeluarkan green sukuk. Penerbitan green sukuk sangat diapresiasi oleh para investor, namun Wamenkeu menyayangkan green sukuk Indonesia belum mendapatkan premium kupon.
 
“Indonesia memiliki ambisi yang luar biasa di dalam konteks green activities. Kalau dunia internasional akan membantu Indonesia dan seyogyanya membantu Indonesia harusnya dunia internasional itu membantu Indonesia dalam berbagai macam cara, termasuk memberikan green yang dikeluarkan oleh Indonesia itu premium dan insentif dalam bentuk kupon”, kata Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu menilai corporate sustainable report dan sustainable standard menjadi elemen yang sangat penting untuk Indonesia terus menunjukan ambisi di dalam green. Namun demikian, Wamenkeu menekankan bahwa ambisi tersebut tidak dimulai dari titik nol.

“Indonesia, saya ingin titip kepada teman-teman di IAI yang nanti akan merumuskan standar akuntansi, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. Kita harus tetap harus in line dengan international standard, namun kepentingan nasional tetap perlu mendapatkan porsi dan perspektif yang baik”, harap Wamenkeu. /fsp

By emiten

Leave a Reply

Your email address will not be published.