Pemerintah Sangat Serius Pengadaan Rumah untuk ASN
Jakarta, EmitenUpdate.com – Belum lama ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan saat ini kebutuhan rumah di Tanah Air mencapai 11,4 juta unit. Artinya, kebutuhan perumahan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan ketersediaan perumahannya. Perbandingan antara kebutuhan perumahan dan ketersediaannya atau backlog terus meningkat setiap tahunnya.
Ini, kata Wapres, menjadi tantangan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengatasinya. Lalu apa solusinya dan bagaimana pemerintah mengatasi ini? Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan dengan hadirnya kolaborasi tersebut, BP Tapera bersama Bank BTN dan Perumnas akan segera mewujudkan Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Proyek inisiasi tersebut akan menjadi tonggak sejarah sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia.
Rumah, kata Adi Setianto, telah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan langkah sinergi bersama Bank BTN dan Perumnas tersebut, lanjutnya, menjadi wujud komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
“Pada Proyek Inisiasi ini, kami menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN” tutur Adi di sela Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Tapera, Bank BTN, dan Perum Perumnas tentang Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sector perumahan untuk mewujudkan mimpi besar memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun, lanjutnya, sigap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut.
“Kami berkomitmen terus membantu BP Tapera untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak huni. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia,” ujar Haru.
KPR Tapera, jelas Haru, menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 jutaRp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.
Apa yang dilakukan pemerinah melalui BP Tapera, Bank BTN dan Perumnas sangat positif. Marine Novita, Country Manager Rumah.com seperti dikutip SindoNews.com mengatakan, industi properti memasuki 2020 dengan optimisme tinggi. Ini tak lepas dari fokus pemerintah dalam mempermudah kepemilikan rumah.
Indeks suplai secara tahunan pada kuartal ketiga 2020 berada pada angka 144,7 atau naik sebesar 24,9% (year-on-year). Ini sekaligus menjadi indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kecemasan sempat muncul ketika indeks suplai ini mengalami penurunan sebesar 7% pada kuartal pertama 2020, atau awal masa pandemi.
Memasuki akhir kuartal kedua 2020, kata Marine Novita, pengembang dan penyedia suplai properti lebih optimistis dengan akan datangnya situasi kenormalan baru dengan mulai meluncurkan suplai-suplai baru. Ini terlihat dari kenaikan indeks suplai properti menurut RIPMI-S pada kuartal kedua 2020 yang naik sebesar 20,8% dibandingkan kuartal sebelumnya atau berada pada angka 131,6.
Kepedulian pemerintah agar ASN bisa memiliki rumah sendiri terus dirasakan. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendorong kerja sama Pemerintah Daerah dengan BP Tapera. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk membantu memenuhi ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi Aparat Sipil Negara (ASN).
Seperti dilansir Kompas.com, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan, akan terus membantu terwujudnya rumah buat ASN. “Kami siap untuk membantu, terus mengawal dan mendukung kerja sama antara BP Tapera dengan Pemerintah Daerah untuk membantu mengenai ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah yang layak huni bagi ASN,” harapnya.
Keberadaan BP Tapera adalah amanat UU Tapera No.4/2016 yang bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan. Dana tersebut ditujukan untuk pembiayaan perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah pertama yang layak dan terjangkau bagi peserta, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto seperti diberitakan, wartaekonomi.co.id, melalui BP Tapera, PNS dapat menerima manfaat untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Sementara bagi PNS yang sudah pensiun, pengembalian uang tabungannya tetap berjalan bekerja sama dengan PT Taspen dan BRI.
Ia pun berharap BP Tapera dapat berkolaborasi dengan lembaga lain dan mengambil peran dalam penyediaan perumahan bagi MBR melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sebagaimana diketahui BP Tapera kini telah menjalin kerja sama cerdas dengan Bank BTN dan Perum Perumnas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, telah menganggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp2,5 triliun sebagai penyertaan modal negara di BP Tapera. “Untuk pencairannya, akan diatur dengan peraturan pemerintah. Saya juga mengucapkan selamat bekerja karena tugasnya banyak sekali,” kata Sri Mulyani.
Yang pasti pemerintah ingin meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meski bersifat gotong-royong. “Di sana ada yang dinamakan gotong royong karena nanti yang bisa memanfaatkan hanyalah masyarakat tertentu, tidak semuanya, itulah makanya disebut gotong royong,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, seperti disiarkan Liputan6.com.
Penyediaan rumah melalui prinsip gotong royong diperlukan karena Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terbatas untuk memberikan suntikan bantuan pengadaan rumah murah. Selam ini pendanaan rumah murah mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau skema subsidi dana bergulir sejak 2010.
“Kita ingin ke depan dengan adanya Tapera target ini mestinya bisa lebih ditingkatkan. Kita menghadapi hal yang selama ini bertahun-tahun kalau mengandalkan APBN, APBN itu terbatas, tapi prinsipnya Tapera nanti dijelaskan itu adalah gotong royong,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga menjelaskan mengenai realisasi pengadaan rumah murah dalam lima tahun terakhir. Setidaknya ada 10 provinsi dengan penyediaan rumah murah terbanyak atau lebih dikenal dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).
“Bagaimana realisasi bantuan pembiayaan peruamahan selama lima tahun terakhir? Dari seluruh Indonesia ada 10 provinsi terbesar yang merealisaikan KPR subsidi 70 persen dari realisasi nasional,” jelasnya.
Pertama Jawa Barat memiliki realisasi 277.000 unit, lalu Banten 75.000 unit, Sumatera Utara 50.000 unit, Jawa timur 49.000 unit, Riau 46.000 unit, Sumatera Selatan 44.000. Kalimantan Selatan 40000, Sulawesi Selatan 39.000 unit, Jawa Tengah 39.000 unit dan Kalimantan Barat 31.000 unit. “Ini bukan berarti sebaran KPR bersubsidi hanya di 10 provinsi, KPR bersubsidi tersebar di 34 provinsi dan pengalaman kita KPR subsidi masuk di satu wilayah tidak ada cerita realisasinya nol,” tandasnya.
Frans S. Pong, EmitenUpdate.com
