Akhir 2023 Angka Stunting Ditargetkan Turun
JAKARTA, Update – Akhir tahun 2023, Pemerintah menargetkan turunnya angka stunting sebesar 3,8 poin, sehingga prevalensi stunting nasional sebesar 17,8 persen. Sehingga diperlukan aksi yang lebih serius untuk melakukan percepatan penurunan stunting.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, aksi percepatan penurunan stunting harus lebih ditingkatkan lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka dari itu pihaknya mengundang perwakilan daerah-daerah prioritas ke Jakarta untuk menyinkronkan aksi dan meningkatkan akselerasi.
Hadi mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Jakarta pada 4-7 Oktober 2023 dihadapan 1000 orang undangan dari 288 kabupaten/kota dan 14 provinsi. “Kita berharap daerah-daerah ini dapat melipatgandakan aksi nyata agar akselerasi penurunan stunting tercapai dalam sisa waktu yang ada,” kata Suprayoga Hadi seperti rilis yang dikirimkan redaksi emitenupdate.
Suprayoga Hadi menambahkan, target nasional saat ini cukup berat sehingga tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa. Dalam dua tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 7,6% atau 3,8% setiap tahun. “Ini memerlukan aksi nyata yang lebih masif dan komitmen yang lebih kuat dari para pimpinan daerah di semua level pemerintahan.”
Sebenarnya apa yang telah dilakukan semua daerah dalam percepatan penurunan stunting sudah cukup menggembirakan. Hal ini dapat diukur dari nilai Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS), di mana kinerja penanganan stunting terus mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2022. Indeks IKPS naik 2,4 poin, dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Artinya komitmen semua level pemerintahan makin serius dan aksi nasional semakin fokus pada target.
Program prioritas penurunan stunting digencarkan pemerintah sejak 2018 dan berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,2% poin, dari 30,2% pada 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Kinerja ini satu setengah kali lebih cepat dibandingkan laju penurunan stunting pada periode sebelumnya, 2013–2018. Keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting ini, sebanyak 2,6 juta anak bisa diselamatkan dalam empat tahun terakhir, dari 7,3 juta anak stunted pada tahun 2018 menjadi 4,7 juta anak pada tahun 2022.
Kepala BKKBN Hasto Kristianto mengungkapkan, pada penutup tahun ini angka stunting harus turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Target yang sama juga harus dicapai tahun berikutnya. Bila ini berhasil, maka tahun 2024 akan dilakukan akselerasi yang sama hingga menghasilkan prevalensi 14 persen sesuai target yang tertuang pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Target penurunan 3,8 poin adalah angka yang tinggi sehingga harus dicapai dengan kerja keras, karena selama empat tahun terakhir penurunan stunting rata-rata 2,3 persen per tahun. “Maka semua unsur harus meningkatkan komitmen dan memperkuat aksi nyata. Di sini kita meminta itu dari semua daerah yang datang,” katanya.
Rakortek ini diisi dengan diskusi panel, talkshow, dan diskusi paralel kelas intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola. Selain evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, berbagi pengalaman dan pengetahuan, diskusi ini juga untuk merumuskan rencana aksi nyata dalam 2023 dan 2024 untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.
Sejumlah pembicara dihadirkan dalam Rakortek, antara lain Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Deputi Advokasi dan Lini Lapangan BKKBN, Deputi PMMK KemenPPN/Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Prof. Dr. dr. Endang L. Achadi, Deputi Bidang Dujak PMPP Setwapres, Sekretaris Kementerian BUMN, Ketua Umum KADIN Indonesia, Ketua Umum APINDO, Maftuchan, SH., M.Kesos. (Direktur Eksekutif The Prakarsa), Direktur Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktur PAUD Kemendikbudristek, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Direktur SUPD III Kemendagri, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat KemenPPN/ Bappenas, Direktur Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Kemendesa PDTT.
Pemerintah saat ini mengejar target penurunan stunting sebesar 7,6% poin pada tahun 2024, agar target yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terwujud. Pada awal periode pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% di akhir kepemimpinannya. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sejak tahun 2018, program percepatan penurunan stunting digalakkan secara nasional dengan melibatkan 20 kementerian dan lembaga negara serta pimpinan daerah di semua level pemerintahan. Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan menetapkan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat. /lip
