Kasus-Kasus Hukum Membayangi PSR, Isu Penolakan LPJ Menguat
JAKARTA, Update – Perhelatan akbar Persidangan Sinode Raya (PSR) sisa menghitung hari. Berbagai agenda persidangan akan dibahas dalam sidang yang digelar di kota Makassar tanggal 27-31 Oktober 2025. Agenda sidang tersebut a.l.pembahasan materi-materi yang telah disiapkan Panitia Materi dan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fungsionaris Majelis Sinode XXI (MS GPIB XXI) dan Pemilihan fungsionaris MS GPIB periode 2025-2030.
Isu yang beredar kencang diluaran bakal ada penolakan LPJ yang akan disampaikan MS GPIB XXI dalam forum PSR yang akan dilangsungkan di Hotel Claro, Jalan Andi Pengerang Pettarani, Makassar.
”Isu penolakan bakal ada karena banyaknya persoalan yang tidak selesai selama kepemimpinan MS GPIB XXI,” tutur seorang Pendeta yang sangat menyesalkan manuver-manuver yang telah dilakukan MS GPIB XXI sembari menarik nafas panjang.
Menurutnya, cukup banyak persolalan diinternal MS GPIB yang tidak selesai, baik menyangkut keuangan, asset, kasus-kasus hukum yang berujung Somasi yang tidak pernah diselesaikan bahkan cenderung ada pembiaran.
Selain itu, kata dia, persoalan mutasi-mutasi yang telah dilakukan GPIB terhadap pendetanya dirasakan bukan karena profesionalisme kerja tapi karena suka atau tidak suka. ”Ini menimbulkan kebencian atas mutasi-mutasi yang telah dilakukan,” kata Pendeta itu.
Mengenai kasus-kasus hukum yang tidak selesai dalam penanganan MS GPIB XXI antara lain Somasi dari pengelola Griya Krida Sekesalem (GKS) Bandung dan Somasi Wapemred Majalah Arcus Frans S. Pong yang telah bekerja selama 15 tahun di Majalah tersebut.
Ketidakpercayaan warga Jemaat GPIB terhadap kinerja MS GPIB XXI cukup dirasakan. Selama kepemimpinan MS GPIB dinilai hanya sibuk mengejar target pencapaian jumlah Pospelkes dan bajem untuk dilembagakan yang pada akhirnya terlihat beberapa pos yang dipaksakan untuk dilembagakan.
”Tidak ada hal-hal yang fenomenal secara fisik yang dibuat MS GPIB XXI karena terlalu sibuk pada pelembagaan dan hal-hal yang formalitas,” tutur Pendeta tadi seraya membandingkan saat ibu Suismiati Theo Syafei menjabat Ketua IV di MS GPIB.
Dikatakan, saat ibu Suismiati berada di MS GPIB beliau menata area-area fisik gedung serta membangun Kantor Majelis Sinode dan Wisma GPIB.
Ia juga menuturkan, parahnya kepemimpinan MS GPIB XXI dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah persepuluhan yang masuk ke Majelis Sinode. Ini bukti dari ketidakpercayaan warga jemaat terhadap Majelis Sinode.
”Sepertinya warga jemaat sudah pada fase tidak percaya lagi dengan MS GPIB yang dinilai hanya menggunakan uang masuk untuk kepentingan perjalanan-perjalanan yang tidak terlalu perlu,” katanya.
Ia pun mengusulkan, perjalanan ke jemaat-jemaat yang tersebar di 26 provinsi sebaiknya dikurangi, serahkan saja penanganannya ke Mupel-mupel setempat termasuk Unit-unit Misioner MS GPIB diharapkan bisa mengandalikan diri untuk tidak perlu hadir dengan banyak personel dalam sebuah event sinodal.
”Katanya ugahari, tapi yang datang banyak amat, kayak rombongan sirkus,” ujarnya sembari tertawa besar. /tat
