Kesiapan Internal Dilakukan, TNI Siap Gelar Pasukan di Gaza

Jakarta, Update – Meski dikritik luas oleh publik di Tanah Air, pemerintah akan tetap mengirimkan personel militer yang menjadi bagian pasukan stabilitas internasional (ISF) ke Gaza. Setidaknya itu yang dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin (8/2/2026) malam.

Mereka melaporkan, Indonesia menjadi negara pertama yang tetap bergabung ke dalam ISF. Sementara sejumlah negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Italia, Pakistan, Qatar, Azerbaijan hingga Turki, yang semula juga bersedia ikut ISF, belum menunjukkan akan menindaklanjuti hal tersebut.

Berdasarkan laporan, mengutip IDN Times, militer Indonesia sudah bisa berada di Gaza dalam hitungan minggu. Kepastian pengiriman pasukan TNI dalam ISF itu menanti hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Rencananya, Prabowo akan menghadiri KTT pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 19 Februari 2026. Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS, Donald J. Trump.

Berdasarkan laporan yang diterima KAN News, baik ISF atau militer Indonesia tidak akan melakukan konfrontasi fisik dengan Hamas. TNI juga tidak bertugas untuk melucuti persenjataan milik kelompok Hamas.

Area perbatasan yang akan diawasi oleh TNI

Sejumlah area yang diprediksi akan diawasi oleh Indonesia yaitu daerah Khan Yunis dan Rafah di selatan Gaza. Meski sudah ada titik terang soal rencana pengiriman personel TNI ke Gaza, tetapi masih ada sejumlah isu yang membutuhkan solusi. Salah satunya batas kontak antara pasukan ISF dari Indonesia dengan Hamas. Bagaimana memitigasi seandainya terjadi kontak tembak antara dua kekuatan militer tersebut.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, TNI ADtelah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama penyiapan, diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka, hal itu membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

“Mandat dari PBB ini penting mengingat Board of Peace (BoP) versi Presiden Trump berada di luar kerangka PBB,” kata Hikmahanto di dalam keterangan tertulis pada hari ini.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintahan Prabowo untuk memastikan jaminan keamanan bagi personel TNI. Sebab, hingga saat ini militer Israel masih melakukan serangan ke Palestina. ***