Isu Papua Merdeka, Ketum PGI: “Perlakukan Papua Dengan Baik Bukan Hanya Catatan Kaki”

Gereja harus berbicara tentang itu, ketidakadilan yang dialami olah orang Papua, kektidakadilan lingkungan, ketidakadilan kemanusiaan harus disuarakan.

JAKARTA, Update – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty tegas mengatakan bahwa gereja harus menyuarakan ke pemerintah bagaimana memperlakukan Papua dengan baik bukan hanya sebagai Catatan Kaki.

Lalu bagaimana peran dan kehadiran gereja saat ini ditengah isu Papua Merdeka dan bencana-bencana yang sedang melanda sebagaian negeri ini? Redaktur EmitenUpdate.com, Frans S. Pong mewancarai Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty yang akrab disapa Jacky disela-sela acara Sidang Majelis Sinode Am GPI di Jakarta, belum lama ini.

Apa yang paling urgent untuk dibenahi gereja kedepan, ditengah situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja?

Jacky: Gereja harus tampil untuk menjadi terang. Membawa terang dalam situasi seperti ini Ketika orang banyak kehilangan pengharapan karena PHK, karena kondisi ekonomi. gereja harus menjadi komunitas dimana luka-luka dipulihkan, gereja harus kuat dalam situasi seperti ini.

Artinya, gereja harus benar-benar hadir dan dirasakan?

Jacky: Gereja harus relevan, relevan artinya kehadirannya tidak terasing dari dunia, dia bukan sebuah Lembaga ritual yang mengasingkan diri dari dunia luar, dia harus melebur, dia harus memberi diri, karena kekristenan dikenal karena dia memberi diri bukan ketika dia beribadah. Itu relevansi gereja, kekristenan ditentukan bagaimana dia memberi diri.

Jadi, gereja jangan hanya bergerak kedalam?

Jacky: Saya kira dalam percakapan-percakapan dalam situasi kebangsaan seperti ini dia harus menjalankan fungsi itu, bagaimana fungsi koinonia, persekutuan, itu bukan saja lintas gereja-gereja tapi persekutuan kemanusiaan alam skala yang lebih luas.

Dia harus menjelaskan fungsi diakonia, pelayanan kasih, lintas etnik, lintas agama, pelayanan universal seperti yang Yesus lakukan. Makannya dengan persekutuan dan pelayanan kasih dia bisa melakukan fungsi marturia.

Kongkritnya seperti apa?

Jacky: Bagaimana gereja bekerja untuk merajut relasi-relasi ditengah fragmentasi etnis, ketegangan kelompok dan lain-lain, bagaimana membangun keguyuban, dialog kebangsaan, memfaslitasi kelompok-kelompok yang yang renggang, yang bertikai mulai dari gereja yang menawarkan diri menjadi jembatan ditengah perbedaan.

Dalam fungsi diakonia pelayanan kasih dalam skala yang lebih luas seperti bencana saat ini, bagaimana gereja-gereja mengerahkan sumberdayanya membantu mereka yang membutuhkan.

Soal kekristenan saat ini anda melihatnya seperti apa?

Jacky: Jangan lupa sejak awal kekristenan, sekalipun dia kecil, sekalipun kadang-kadang dia tidak dianggap dalam satu konstruksi di masyarakat itu tidak menutup kesempatan baginya untuk menjadi berkat.

Sekecil-kecilnya kekristenan di negeri ini dia harus menyalakan terangnya secara kongkrit untuk bangsa ini. Kita bukan orang asing ditengah bangsa ini.

Masih kurangkah pelayanan yang dilakukan gereja saat ini?

Jacky: Kadang-kadang begini, ini kan ada polarisasi identitas, ada konflik identitas, populisme yang berkembang secara global, secara nasional, hal yang memecah belah, dalam situasi yang seperti itu kadang-kadang gereja membangun benteng pertahanan diri, ini akan menutup ruang baginya kalau berikap mempertahankkan diri.

Soal isu-isu Papua Merdeka, anada lihat seperti apa?

Jacky: Saya baru pulang dari Papua. Papua itu kondisinya dalam banyak hal sangat memprihatinkan. Kenapa konflik terus menerus, timbul gesekan terus menerus? Itu karena mereka merasa tidak dihargai diatas tanahnya.

Gereja harus berbicara tentang itu, ketidakadilan yang dialami olah orang Papua, kektidakadilan lingkungan, ketidakadilan kemanusiaan harus disuarakan.

Perlukah gereja menyuarakan itu ke Pemerintah. Tanggapan anda?

Jacky: Gereja harus berbicara kepada pemerintah. Jangan jadikan Papua sebagai catatan kaki bangsa ini. Itu tidak bisa. Mereka sangat kaya, memreka memberikan kontribusi kekayaan yang sangat luar biasa tapi mereka dijadikan catatan kaki dalam kebijakan-kebijakan yang tidak pro kemanusiaan itu samasekali tidak bisa dibenarkan. Gereja harus mengoreksi itu, mengoreksi pendekatan-pendekatan pemerintah yang kadang-kadang sangat tidak bertumpuh diatas realitas di Papua. ***