Ketimpangan Lelaki dan Perempuan Karena Konstruksi Sosial Patriarki
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga
JAKARTA, Update – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2021 masih berada di bawah laki-laki. Nilai IPM perempuan sebesar 69,59 sedangkan IPM laki-laki sebesar 76,25 sehingga Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia adalah sebesar 91,27 atau masih ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.
Dilansir situs setkab.go.id/podkabs Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menilai, ketimpangan ini tidak terlepas dari konstruksi sosial patriarki di tanah air, yaitu perilaku yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.
“Ketika melihat data dan indeks, apakah itu IPM yang mengukur dari aspek pendidikan, kemudian juga ekonomi, kesehatan, ini kan kesenjangan IPM laki-laki dan perempuan ini luar biasa menganga tinggi, ini kita lihat dari IPG,” ujar Bintang dalam dialog di Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs), yang ditayangkan di kanal YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet (Setkab).
https://open.spotify.com/embed/episode/1kwux8vQaWyI2er4ny2fl1?utm_source=generator Lanjut disampaikan, Menteri PPPA mengakui, mengikis budaya patriarki yang telah mengakar bukanlah hal yang mudah dan memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Tidak terlepas support dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini akan menjadi penting untuk bisa menempatkan perempuan adalah sejajar dengan laki-laki, tidak ada lagi marginalisasi, tidak ada lagi stigmatisasi, tidak ada lagi stereotype kepada perempuan. Jadinya perempuan diberikan kesempatan dalam mengakses, kemudian menerima manfaat pembangunan, harus sama gitu,” ujarnya.
Selain itu, Bintang juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Ia menilai, kekuatan dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak tidak terlepas dari program kebijakan dari pimpinan daerah.
“Kalau Menteri PPPA datang ke daerah, Menteri PPPA-nya yang minta bantuan kepada gubernur, bupati, wali kota. Apa sih kebijakannya? Apa sih programnya untuk perempuan dan anak di daerahnya masing-masing?” kata Menteri PPPA.
Di Podkabs, Bintang mengisahkan upaya yang dilakukan terhadap kasus penculikan yang dipersepsikan sebagai kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 lalu. Menteri PPPA menilai, kawin culik yang kedok budaya ini sudah selayaknya tidak dilakukan lagi karena memiliki unsur kekerasan dan merendahkan martabat kaum perempuan.
Bintang menyampaikan, di tahun 2020 tersebut Kementerian PPPA menggandeng semua komponen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) dan menginisiasi penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah yang didukung oleh aparat kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat setempat terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
“Dalam hal melindungi perempuan harus ada komitmen kita bersama tentunya dengan pemerintah daerah, dengan aparat penegak hukum, dan kita harus berjalan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dalam hal melindungi perempuan dan anak tentunya,” ujarnya.
Selain itu, Bintang juga mengisahkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan saat menjadi Ketua Tim Penggerak PKK di Bali pada tahun 2000. Bintang menginisiasi Festival Gong Kebyar Perempuan yang memberi kesempatan perempuan untuk bermain alat musik gamelan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.
“Kita buat tim, kemudian pendekatan dengan tokoh adat, tokoh agama di bawah gitu. Saya edukasi untuk membentuk tim itu, setiap malam saya tongkrongi, datang ke banjar satu ke banjar lainnya supaya mau menjadi anggota Festival Gong Kebyar ini,” Bintang mengisahkan.
Menutup obrolan, tak lupa Menteri PPPA pun mengajak para perempuan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan perempuan berdaya menuju Indonesia maju.
“Marilah perempuan-perempuan seluruh Indonesia, kita mulai saling mendukung, saling menginspirasi, saling memotivasi untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, Indonesia maju,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Podkabs adalah podcast atau siniar resmi Setkab yang berisi banyak obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah atau pun hot issue yang berkembang di masyarakat saat ini. Diskusi dengan berbagai narasumber tersebut dikemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. ***
