Dinamika Perekonomian Global Menuntut Pendekatan Baru dan Inovatif
JAKARTA, Update – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar Konferensi Internasional Keuangan Islam Tahunan Ke-8 (8thAnnual Islamic Finance Conference/AIFC ke-8) secara hybrid pada 3 s.d 4 Oktober 2024 di Jakarta.
Acara ini menjadi forum penting, khususnya bagi para pengampu kepentingan, serta bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mengutip dari laman kemenkeu.go.id, AIFC ke-8 mengangkat tema “Peran dan Optimalisasi Keuangan Publik Syariah: Menggali dan Memanfaatkan Potensi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik Syariah untuk Pembangunan Ekonomi” (Islamic Public Finance Role and Optimization: Exploring and Harnessing Potentials and Innovation in Islamic Public Finance Management for Economic Development).
Tema sangat relevan dalam menghadapi kondisi dan dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan keuangan global, ketegangan geopolitik, serta terfragmentasinya perdagangan global.
Dalam pidato pembukaannya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono, menekankan dinamika perekonomian global menuntut pendekatan baru dan inovatif bagi negara-negara dalam mengelola perekonomiannya, termasuk pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskalnya. Paradigma ekonomi Islam dapat menawarkan wawasan dan solusi berharga untuk menghadapi tantangan ini.
“Saya sangat yakin kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menciptakan keuangan publik yang dirancang dengan baik dari perspektif keuangan publik Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah, yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, pada sesi Kuliah Tamu (Guest Lecture), Menteri Keuangan II Malaysia, Amir Hamzah Azizan mengungkapkan kerangka Ekonomi MADANI yang terdiri atas enam nilai inti, yaitu Sustainability, Ihsan, Respect, Innovation, Prosperity, dan Trust menjadi dasar dari kinerja perekonomian Malaysia yang kuat selama 24 tahun terakhir. Kerangka kerja ini selaras dengan Maqasid Syariah, dirumuskan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan memetakan arah baru bagi lanskap sosio-ekonomi Malaysia
Dalam perkembangannya, secara global, keuangan publik syariah telah melahirkan inovasi yang fenomal dalam kaitannya dengan perkembangan instrumen keuangan publik syariah, yaitu kerangka pengembangan sustainability linked-sukuk. Indonesia dan Malaysia menjadi pelopor bersama dalam pengembangan instrumen keuangan publik syariah dalam kerangka kebijakan fiskalnya, yang tidak hanya menjadi sumber pendanaan anggaran negara, tetapi juga berdampak signifikan pada inklusivitas, meningkatkan kesejahteraan sosial dan berkeberlanjutan dalam penyelenggaraan layanan negara. Melalui berbagai inistiatif, platform dan inovasi produk, Indonesia dan Malaysia dalam pencapaiannya juga telah menghasilkan beberapa instrumen keuangan publik syariah, seperti Green Sukuk, Sustainability Malaysian Government Investment Issues atau Sustainability MGII, serta Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
Di akhir pidatonya, Wamenkeu II juga mengajak para peserta untuk bersama-sama mengembangkan keuangan syariah sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini. “Mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, etika, dan inklusivitas dapat menginspirasi terciptanya sistem ekonomi dan keuangan global yang menguntungkan, tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga dunia secara keseluruhan,” ungkapnya.
Pada hari pertama AIFC, terdapat dua sesi panel membahas keuangan publik Islam. Sesi pertama mengangkat tema Islamic Public Finance and Fiscal Policy: Managing Revenue, Financing and Spending on Maqashid Shariah Perspective to Create Economic Impact. Sesi ini membahas mengenai keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal (manajemen) yang terkait dengan pengeluaran publik (menyediakan barang publik), pajak atau retribusi Islam dan lainnya, serta manajemen pembiayaan.
Sesi kedua mengangkat tema Showcase of Islamic Social Fund Development in Indonesia: Islamic Public Finance Revenue Management: Utilizing Islamic Social Finance for Productivity, Inclusivity, Sustainability and Resilience. Sesi ini membahas kerangka kerja, strategi, produk/inovasi, dan pengembangan terkini, termasuk tantangan dan peluangnya bagi pemerintah.
Acara ini juga berhasil mengumpulkan lebih dari 337 makalah dari peserta nasional dan internasional dalam program Call for Papers, dimana 20 makalah terbaik dipresentasikan dalam sesi paralel, dan 10 makalah terpilih akan dipublikasikan di jurnal terkemuka. Makalah-makalah ini mewakili penelitian dan analisis yang progresif dan akan menjadi referensi berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi keuangan syariah.
AIFC ke-8 kali ini terselenggara dengan dukungan Bank Pembangunan Islam (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Universitas Indonesia (UI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI). /fsp
